Menerima Dan Menjalankan Amanah Yang Telah Tertuang Pada DIPA Masing-Masing

Dumai ( sumut24.net ) - Pada tahun 2023, belanja pemerintah tetap dijadikan sebagai penggerak perekonomian nasional dalam proses recovery/kebangkitan seluruh sendi kehidupan yang terdampak Pandemi Covid-19.

Selaku KPA, diharap Satker melakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan APBN tahun 2023 yaitu:
1. Melakukan review terhadap DIPA TA 2023 yang sudah disahkan, dan dalam hal diperlukan penyesuian agar mengajukan usulan revisi DIPA;
2. Melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program kegiatan/proyek;
3. Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa;
4. Melakukan percepatan penyelesaian tagihan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN.

Pada momen penyerahan DIPA TA 2023 tersebut, juga dilakukan Penandatanganan Pakta Integiritas dan deklarasi bersama untuk ikut melaksanakan gerakan Anti Korupsi pada Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022, sebagai wujud nyata dari komitmen menjaga amanah setiap rupiah anggaran, yang dikumpulkan dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Agar APBN tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah kepada pembangunan, mensejahterakan rakyat serta menjadi penggerak perekonomian.

Ditjen Perbendaharaan terus melakukan perbaikan yang berkesinambungan dalam
proses bisnis pelaksanaan APBN.

Pada Tahun 2022, seluruh satker telah mengimplementasikan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Berbasis Web
Full Module, dari modul penganggaran sampai dengan modul pertanggungjawaban.

Banyak permasalahan atau kendala teknis dalam implementasi SAKTI tersebut sehingga akan terus
dikembangkan dan disempurnakan di tahun 2023.

Selain itu, untuk menunjang layanan utama, KPPN Dumai terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini sehingga layanan KPPN Dumai menjadi Mudah, Amanah, Netral, Tanggap, Akuntabel, dan
Profesional (MANTAP).

Instansi Kementerian Keuangan yang ada di Kota Dumai, baik dari Pajak, Bea dan Cukai,
Perbendaharaan, dan Kekayaan Negara yang tergabung dalam Kemenkeu Satu bersama
Pemerintah Daerah terus melakukan sinergi, koordinasi dan kolaborasi untuk mendukung perkembangan UMKM. Pelaku usaha UMKM di dorong dan diberdayakan agar dapat naik kelas dalam rangka cepat bangkit sehingga pertumbuhan ekonomi terus terjaga.