Mahasiswa Sumut Kembali Bergerak

Jakarta ( sumut24.net ) - Kamis 13 agustus 2020 aliansi mahasiswa SUMUT yang mengatasnamakan GERAKAN MAHASISWA SUMUT-JAKARTA  kembali melakukan aksi demonstrasi didepan gedung KPK RI dibawah derasnya hujan jakarta.

Aksi demonstrasi yang dilakukan GMSU-jakarta didepan gedung KPK RI guna untuk menuntut,:

1. Meminta atensi KPK untuk segera mengusut tuntas dana anggaran covid di Sumatra Utara yang diduga keras bermasalah

2. Mendesak pimpinan KPK untuk secepatnya menangkap oknum yang terlibat penyelewengan dana corona di Sumatra Utara

3. Copot GUBERNUR SUMUT karna dinilai lalai dan tidak bertanggung jawab atas penyelewengan dana covid tersebut

4. Periksa GUBERNUR SUMUT karna diduga terlibat dalam kasus tersebut

Dibawah hujan deras jakarta GMSU-jakarta tetap melanjutkan aksinya untuk menyampaikan tuntutan kepada komisi pemberantasan korupsi, sejatinya pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat terkait dinilai meresahkan dan merugikan masyarakat SUMUT, SUMUT sendiri dalam konferensi pers yang disampaikan oleh KABARESKRIM POLRI adalah provinsi terbanyak dugaan korupsi dana Covid-19,  SUMUT sendiri juga terdaftar sebagai provinsi yang masyarakatnya banyak terdampak corona yang berimbas kepada terhambatnya segala kegiatan-kegiatan baik itu pekerjaan, pendidikan dsb, hal itu, hal itu yang kemudian mendorong pemerintah pusat untuk mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 1.5 triliun untuk dibagikan kesetiap keluarga di sumatera utara dan sesuai anjuran pemerintah setiap keluarga mendapatkan Rp.600.000 Namun angaran tersebut diduga bermasalahan dengan menguntungkan pribadi beberapa pihak.

Adlin panjaitan menyampaikan dalam orasinya" Apabila kasus ini tidak segera ditindak lanjuti maka kami akan melakukan aksi-aksi demostrasi yang lebih besar lagi karena ini merupakan tindakan yang tidak bermoral yang ada di daerah kami sendiri"

Covid-19 belum bisa dipastikan kapan akan berakhir namun dibalik itu dana anggaran masih tetap akan berjalan dan akan disalurkan sendiri oleh pejabat pemerintahan setempat, hal ini yang kemudian menjadi problematika karena hal yang ditakutkan adalah dugaan korupsi di SUMUT akan semakin banyak untuk itu maka semakin banyak pula masyarakat SUMUT yang akan dirugikan.