Plt Kadisdik Labuhanbatu Meminta Guru Honorer SMPN 4 Yang Dipecat Agar Bertugas Kembali

Labuhanbatu ( sumut24.net ) - Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Asrol Aziz Lubis SE M, AP, (acun)saat melakukan mediasi Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Satu Atap dengan Sri Rahayu S,Pd dengan 3 orang guru honorer dan 1 orang pegawai perpustakaan yang dipecat tanpa penjelasan beberapa hari yang lalu.

Mediasi itu dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, Jalan Menara Nomor 7 Rantau Prapat. Kamis (28/07/2021) sekira pukul 14.00 WIB.

Dalam gelar acara mediasi itu, Asrol Aziz Lubis akrab disapa Acun meminta kepada Kepala Sekolah SMPN 4 Satu Atap Sri Rahayu S, Pd agar memberhentikan guru baru yang ia terima dan menugaskan kembali guru dan pegawai perpustakaan yang ia pecat ucap nya.

Tetapi, permintaan Acun ditolak mentah - mentah oleh Plt Kasek SMPN 4 Satu Atap tersebut. Sri Rahayu bersikukuh tetap tidak mau menerima ke 4 orang itu dengan dalih menerima atau memecat itu hak preogatifnya.

"Saya tidak bisa menerima mereka kembali. Jika mereka kembali bertugas di sekolah itu saya yang akan keluar dari situ ( SMPN 4 Satu Atap),"kata Rita Katarina Purba menirukan ucapan Sri Rahayu S,Pd kepada awak media ini, Sabtu ( 30/07/2021)

"Dia katakan itu hak preogatifnya. Tetapi apa bisa pemecatan sesuka hati bang? Bagaimana dengan nasib guru honorer lainnya kalau pemecatan sesuka kepala sekolah.Sedangkan kami sudah masuk daftar dapodik,"timpal Nurhayati.

Soal pemecatan terhadap dirinya dan kawan- kawannya, lanjut Nurhayati, kepala sekolah itu berkilah ia dan ketiga rekannya bukan dipecat karena sakit hati, melainkan mereka terseleksi oleh sistem dapodik tahun 2021.

"Saya katakan, semua sistim sudah saya ikuti, saya sudah terdaftar di dapodik. Saya juga sudah linear. Lalu saya tanya salah saya apa dan dimana letak kesalahan saya selama ini? Bahkan Bu Kasek mengakui selama ini kerja saya cukup bagus? Bu Kasek diam gak bisa jawab bang,"urai Nurhayati.

Ditanya, apakah karena sakit hati adanya pengaduan guru ke korwil, Nurhayati mengatakan dengan tegas itulah akar persoalan yang sebenarnya. Sehingga terjadi adanya tindakan pemecatan secara sepihak tanpa penjelasan.

"Itu juga saya buka semua bang dalam pertemuan itu. Bahkan saya buka juga dihadapan Pak Kadis bahwasannya saya diminta oleh kasek menandatangani surat pernyataan agar guru di sekolah kami yang bernama Lister Sitorus diberhentikan. Saya gak mau bang. Karena saya tidak mau mengorbankan teman saya demi keuntungan pribadi saya agar bisa bertugas kembali di sekolah itu,"ungkap Nurhayati.

Dikesempatan itu Nurhayati juga mengutarakan semuanya soal kedatangan mereka ke rumah Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir Maddaim Ritonga S, Pd di Ajamu Kecamatan Panai Hulu.

"Kami ada 16 orang guru yang menemui Pak Korwil, termasuk bendahara BOS juga selaku wakasek. Itu semua karena kami sudah gelisah 1 hari lagi mau lebaran belum juga gajian. Sedangkan guru yang mengadukan kepala sekolah ke Kantor Dinas Pendidikan yaitu, Dewi Lestari, Lister Sitorus, Nur Fatma dan Sunario. Rekan saya Rita Katarina tidak pernah ikut kemana pun, namun ia dipecat. Sedangkan ia sudah 8 tahun bertugas di sekolah itu. Dimana hati nurani itu bang,"ucapnya lagi.

"Di pertemuan itu saya dibentak - bentak sama Bu kasek. Katanya gara - gara saya dana BOS gak cair. Sementara dana BOS sudah cair. Gak dikasih kesempatan saya bicara menjelaskan bang,"timpal Rita kembali yang mengaku hilang mata pencahariannya karena diberhentikan dari sekolah itu.

Masih kata Nurhayati, di dalam forum Asrol Aziz Lubis yang bawaannya selalu kalem itu, meminta agar mereka bisa menghormati kepala sekolah jika mereka bertugas kembali mengajar di sekolah itu.

"Kami katakan saat itu kami siap bang. Karena selama ini kami hormati kok bang. Karena sudah berapa kali berganti kepala sekolah di SMPN 4 Satu Atap tidak pernah hal seperti ini terjadi.Tetapi ia tetap tidak mau bang menerima kami kembali,"terang Nurhayati yang selama ini menjabat sebagai bendahara rohani Islam di sekolah itu.

Kendati persoalan itu belum clear tentang nasib mereka selanjutnya, namun guru honorer yang dipecat secara semena - mena yakin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Asrol Aziz Lubis dapat bersikap arif dan bijaksana menyelesaikan masalah itu.

"Pak Kadis pasti tahu siapa yang benar siapa yang salah. Kami yakin beliau akan bertindak arif dan bijaksana. Karena dalam pertemuan itu beliau selalu mengatakan ini soal peri kemanusiaan. Kami saat ini menunggu keputusan dari beliau selaku pimpinan kami,"paparnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Asrol Aziz Lubis, saat diminta tanggapannya melalui pesan via WhatsApp soal penolakan dari Kepala Sekolah SMPN 4 Satu Atap menerima para guru yang dipecatnya secara sepihak, Asrol mengatakan akan mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

"Dalam waktu dekat kita putuskan sesuai regulasi dgn memandang perikemanusiaan. Insha Allah keputusan yg adil,"balasnya.

Disoal kembali', apakah tindakan pemecatan yang dilakukan oleh Plt Kepala Sekolah SMPN 4 Satu Atap yang bersikeras memilki hak prerogatif tidak melanggar peraturan jabatan seorang Plt sebagaimana yang diatur oleh Badan Kepegawaian Negara? Asrol mengatakan memiliki hak preogatif bukan berarti bisa melakukan pemecatan secara semena - mena.

"Hak preogratif bisa kita tinjau kembali selaku pimpinan di jajaran dinas pendidikan.Hak preogratif juga tidak bisa dilakukan semena mena...memandang azas kemanusiaan dan regulasi yg harus dipatuhi. Yakinkan sama saya pak, dua hal tersebut akan kita junjung tinggi,"balas Asrol kembali.

Perlu diketahui, mengacu pada undang - undang Administrasi Pemerintahan nomor 30 Pasal 14 ayat (1.2 dan 7) serta surat edaran dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Bina Haria Wibisono pada 30 Juli 2019. Surat edaran itu disampaikan kepada pejabat pembina instansi pemerintahan di pusat dan pembina insntasi pemerintahan di daerah yang bunyinya menegaskan"

1.Pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.

2.Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil.

Penulis: Gofu
Editor: Feby

Baca Juga