TPP Tingkatkan Kapasitas Mandiri Dukung Pencapaian SDGs Desa
Jakarta ( sumut24.net ) - TPP tingkatkan kapasitas mandiri untuk mendukung SDGs Desa melalui pendampingan masyarakat Desa. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, serta kerja sama antar Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
Untuk memperkuat peran pendampingan masyarakat desa sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan pendampingan Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa bertujuan sebagai acuan dalam melaksanakan Pendampingan Masyarakat Desa bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Tenaga Pendamping Profesional, KPMD, dan Pihak Ketiga.
Salah satu tujuan Pendampingan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa
Pendampingan Masyarakat Desa untuk pelaksanaan Pembangunan Desa difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa melalui Pendampingan Desa. Pendampingan Masyarakat Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, KPMD, dan/atau Pihak Ketiga.
Pasal 10 ayat (2) Permendesa PDTT No 19 Tahun 2020 menegaskan bahwa Tenaga Pendamping Profesional berkewajiban mengimplementasikan kebijakan dan peraturan Kementerian dalam mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
Pendampingan masyarakat Desa oleh TPP dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa oleh Pendamping Lokal Desa, tingkat kecamatan oleh Pendamping Desa, serta tingkat kabupaten/kota oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) kabupaten/kota. Kemudian TAPM tingkat provinsi dan tingkat pusat.
Tenaga Pendamping Profesional mempunyai tugas, antara lain melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa dan mendukung pencapaian SDGs Desa. Setiap TPP melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa, dan meningkatkan kapasitas diri baik secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.
SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, TPP Pusat meminta seluruh jenjang tenaga pendamping professional terlibat aktif dalam sosialisasi, edukasi dan fasilitasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Desa.
Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Nasional TPP Pusat, Sukoyo yang tertuang dalam Memo Internal Nomor 03/KORNAS-TPP/BPSDM/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 Perihal Peningkatan Kapasitas Mandiri TPP tentang SDGs Desa.
Poin penting dari memo tersebut adalah memastikan seluruh TPP (TAPM Kabupaten, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa) untuk membuka, mendalami dan memahami isi-isi portal https://www.kemendesa.go.id/
Keluarnya memo tersebut disambut positif oleh TPP, sebagaimana disampaikan oleh TPP Kabupaten Simalungun, Arjuna bahwa sejak Gus Menteri A. Halim Iskandar mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 13 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, TPP se Indonesia bergerak mensosialisaikan kebijakan tersebut melalui forum baik ditingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Selain itu seluruh TPP aktif da gencar mensosialisasikan di Media Sosial.
“Kita Tenaga Pendamping Profesional sangat mendukung kebijakan SDGs Desa dan akan terus meningkatkan kapasitas secara mandiri untuk bekal dalam mensosialisasikan dan memfasilitasi kegiatan pembangunan berkelanjutan di Desa” tandas Arjuna.
Komentar