Wako Dumai Himbau Warga Untuk Aktif Membantu Pemerintah Melakukan Validasi Data Penerima Bantuan Terdampak Covid-19

Dumai ( sumut24.net ) - Walikota Dumai, Zulkifli As menghimbau kepada masyarakat kota Dumai, untuk bersama sama aktif dalam membantu pemerintah melakukan validasi data penerima bantuan terdampak Covid-19 di Kota Dumai.

"Jika memang masih ada warga yang terdampak tapi belum masuk dan terdata bisa melapor kepada petugas yang ada baik di Dinas Sosial Kota Dumai maupun di tingkat kelurahan, atau lebih dimengertinya tim Pengawas," jelasnya, Minggu (3/5/2020).

Lanjutnya, Tim pengawas terdiri dari, kelurahan, LPMK, Babinsa, Babinkantibmas, dan PSM, dan tim pengawas tersebut tentunya ada di lingkungan masing-masing.

"Mekanisme nya jelas, kalau tidak terdaftar dan ragu segera lapor ke tim pengawas, untuk dilakukan pendataan kembali," ungkapnya.

Menurut orang nomor satu di Dumai itu, validasi data ini dilakukan agar yang berhak mendapat benar-benar mendapat hak nya, dan membantu pemeritah untuk menyerahkan bantuan tepat sasaran.

"Bantuan dampak covid-19 ini akan segera kita bagikan, mengingat dampak yang ditimbulkan sudah dirasakan oleh masyarakat," katanya.

‎Tambah Zul AS sapaan akrabnya, untuk jaring pengaman sosial di Kota Dumai ada dua kategori atau skema yakni bantuan dari Pemerintah Pusat dan bantuan dari Pemerintah Kota Dumai sendiri.

Untuk data dari Pemerintah Pusat ada sekitar 24.076 KK yang terdata, sementara untuk bantuan dari Pemerintah Kota Dumai ada sekitar 22.646 jiwa yang sudah terdata," terangnya.

Dirinya mengatakan, untuk data dari Pemerintah Pusat sudah dilakukan verifikasi dilapangkan, sementara untuk data yang di himpun oleh Dinas Sosial nantinya akan di serahkan ke RT setempat untuk di verifikasi ulang.

"Jadi data-data ini berbasis dengan nomor Induk Kependudukan, itu dilakukan untuk meminimalisir data ganda yang mendapat bantuan terdampak Covid-19," sebutnya.

Zulkifli As menjelaskan untuk bantuan dari Pemerintah Pusat dengan jumlah 24.076 KK itu dengan rincian untuk PKH sebanyak 5.082 KK, BPNT 4.123 KK dan BLT 14.871 KK.

"Sementara data bantuan dari sumber APBD Kota Dumai di himpun dari berbagai bidang seperti UMKM, bidang perhubungan (ojek, becak, supir oplet), bidang perdagangan, bisa kesejahteraan sosial, bidang jasa tenaga kerja dan bidang perikanan, serta bidang informasi," paparnya.

Untuk bantuan dari Pemerintah Pusat berupa uang tunai yang langsung memang dikirim ke penerima langsung baik melalui rekening maupun lewat pos. "Untuk pusat mereka menerima sekitar Rp600.000 perbulannya," tuturnya.

Sementara itu, untuk bantuan dari sumber APBD Kota Dumai nantinya bisa berupa sembako atau uang tunai, jumlahnya juga lebih kurang Rp600.000 perbulan yang langsung di serahkan ke penerima.

"Jadi untuk bantuan dari sumber APBD masih di tampung, namun tetap sesuai dengan kemampuan anggaran kita yang ada, jadi bisa saja bertambah dari Sekitar 22.646 jiwa," tuturnya.

Zulkifli As memahami, kondisi masyarakat yang saat ini sangat terdampak dengan pendemi Covid-19 di Kota Dumai, untuk itu Pemerintah Kota Dumai berupaya semaksimal mungkin agar bantuan ini secepatnya dapat di salurkan.

"Kami tidak ingin penerapan PSBB yang akan di berlakukan nantinya menimbulkan polemik bagi masyarakat, makanya kami berupaya bantuan itu di berikan seiring dengan di ajukan PSBB ke Kementrian Kesehatan nantinya, jadi saat PSBB di berlakukan masyarakat sudah menerima bantuan," tutupnya.*