Akibat Kelalaian Pj Kades , Kelompok Tani Di BP Mandoge – Asahan Bentrok

Asahan ( sumut24.net ) - Puluhan warga Desa Suka Makmur, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, menggelar aksi unjuk rasa di Asahan, Selasa (20/1/2026). Aksi tersebut dipicu dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa Suka Makmur, Hendi Tambunan, yang dituding memicu konflik horizontal antarwarga.

Massa aksi yang tergabung dalam Kelompok Tani Karya Tani datang dengan membawa berbagai tuntutan. Mereka melaporkan dugaan praktik adu domba masyarakat, khususnya di kalangan petani penggarap lahan, yang diduga dilakukan oleh Pj Kades selama masa jabatannya.

Ketua Kelompok Tani Karya Tani, Abdulah Sani, dalam orasinya mengungkapkan bahwa Hendi Bakti Tambunan yang baru sekitar satu tahun menjabat sebagai Pj Kepala Desa, disebut-sebut sengaja membentuk kelompok tani baru di luar kelompok yang sudah ada sebelumnya dengan cara yang diluar prosedur. Kelompok tani baru tersebut juga diduga dibekingi oleh organisasi kemasyarakatan (ormas).

Sejak dulu masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani sudah menggarap lahan seluas kurang lebih 224 hektare. Namun pada tahun 2025, Pj Kades mengeluarkan surat keterangan menggarap lahan baru yang diduga akan dikuasai oleh orang-orangnya.

“Menurutnya, penerbitan surat tersebut dilakukan secara sepihak dan menjadi pemicu utama konflik di tengah masyarakat dan buktinya telah ada terjadi pemukulan dan penganiayaan kepada kami,” ujarnya Abdulah Sani.

Kehadiran kelompok tani baru yang dibackingi ormas itu dinilai memperkeruh situasi dan berujung pada bentrokan antar warga.

“Kelompok tani baru itu dibentuk sendiri oleh Pj Kades yang memicu bentrok antar masyarakat. Kami menduga hal ini disengaja di bentuk demi kepentingan Pribadinya ,” tegasnya.

Tak hanya soal konflik lahan, massa juga menyoroti kinerja pemerintahan desa. Abdulah Sani menyebut, selama Hendi menjabat sebagai Pj Kepala Desa Suka Makmur, tidak pernah ada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang benar-benar melibatkan warga desa secara luas.

Atas dasar itu, warga mendesak Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) agar merekomendasikan pemeriksaan etik terhadap Hendi Bakti Tambunan. Selain itu, mereka juga meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa selama yang bersangkutan menjabat.

Usai menyampaikan tuntutan, perwakilan massa akhirnya diterima oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Desa (Pemdes) Dinas PMD Asahan, Zein Idris Panjaitan. Menanggapi aspirasi warga, Zein menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami akan mempelajari laporan masyarakat dan akan merekomendasikan audit pengelolaan Dana Desa ke Inspektorat Kabupaten Asahan,” ujar Zein di hadapan perwakilan pendemo.

Mendengar pernyataan tersebut, massa berharap Pemkab Asahan segera mengambil langkah cepat dan konkret agar konflik di Desa Suka Makmur tidak berkepanjangan yang menimbulkan dampak sosial yang lebih luas .