Rekomendasi DPRD Dumai : Pemko Perlu Mengambil Langkah Hukum Terhadap Pelanggar Protap Covid-19

Dumai ( sumut24.net ) - Adanya status tanggap darurat dan terus meningkatnya jumlah ODP/ PDP(Orang Dalam Pemantauan/ Pasien Dalam Pengawasan), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Dumai telah mengeluarkan 14 (Empat Belas) poin rekomendasi untuk penanganan wabah covid-19.

Rekomendasi tertanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh 8 (Delapan) Fraksi itu telah disampaikan kepada Walikota Dumai dengan tembusan kepada Inspektorat, Bappeda, BPAKD, Dinas Kesehatan, RSUD dan Tim Gugus Tugas Kota Dumai.

Salah satu poin rekomendasi yang disampaikan DPRD tersebut  menyebutkan bahwa Pemko (Pemerintah Kota) Dumai perlu mengambil langkah-langkah hukum terhadap pelanggaran Protap (Prosedur Tetap) covid-19 secara internal terkait kunjungan ke ruang isolasi pasien positif covid-19 di luar batas kewenangan sehingga berpengaruh dalam kondisi hari ini terhadap upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Poin inilah yang menjadi landasan ketua DPRD Dumai Agus Purwanto memberikan komentar tajam di salah satu media massa menanggapi adanya seorang oknum pejabat Pemko Dumai bernama H Paisal SKM yang melakukan kunjungan ke ruang isolasi pasien positif covid-19 beberapa hari lalu.

Bertempat di ruang sidang paripurna lantai 2 (dua) gedung DPRD Dumai pada hari Jum'at (24/4/20) sore, ketua DPRD Kota Dumai Agus Purwanto bersama anggota DPRD lainnya secara tegas menyampaikan pernyataan sikap atas pelanggaran yang dilakukan H Paisal SKM.

"Pernyataan saya di media massa beberapa hari lalu itu bukan pernyataan pribadi namun itu adalah pernyataan lembaga DPRD berdasarkan rekomendasi yang sudah kami sampaikan kepada Walikota", ungkap Agus.

Anggota DPRD H Hasrizal dan H Johannes Tetelepta yang turut memberikan penjelasan dihadapan puluhan wartawan mengatakan dengan tegas bahwa pernyataan ketua DPRD Agus Purwanto beberapa hari lalu sah mewakili lembaga yang dipimpinnya.

"Saya melihat adanya serangan secara parsial kepada lembaga DPRD Dumai dan makanya dilakukan pertemuan dengan rekan-rekan media agar masyarakat tahu historisnya dan ini tidak ada kaitannya dengan politik karena murni pelanggaran protap covid-19", tegas Hasrizal.

H Johannes Tetelepta juga menjelaskan bahwa kunjungan H Paisal di ruang isolasi pasien positif covid-19 tidak dibenarkan. Apalagi mantan Kepala Dinas itu bukan sebagai tim medis covid-19.

"Kita sekarang ini sedang giat-giatnya berupaya memutus mata rantai penyebaran wabah covid-19. Tidak ada satu pembenaran apapun bahwa kita  bisa kunjungi pasien positif covid-19 di ruang isolasi. Dan protokoler kesehatan covid-19 gugur dengan adanya foto kunjungan seorang oknum bersama pasien positif covid-19", kata Johannes Tetelepta.

Ditambahkan Johannes bahwa DPRD tidak menyudutkan pihak-pihak tertentu dan bahkan sudah melakukan komunikasi.

Kunjungan H Paisal di ruang isolasi pasien positif covid-19 RSUD Dumai tidak di ketahui oleh Direktur RSUD Dumai drg Ridhonaldi.